PrameswaraFM – Warga Bengawan Jero sudah terlalu lelah tidur di atas genangan. Siklus tahunan ini bukan lagi sekadar bencana alam, melainkan alarm darurat dari rapuhnya tata kelola infrastruktur air regional. Ketika ratusan hektare lahan agrikultur produktif dan permukiman warga terendam, kerugian ekonomi melonjak tak terkendali. Merespons krisis menetap ini, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengambil langkah taktis dengan turun langsung menginspeksi denyut nadi pertahanan warga: Pintu Air Kuro, Lamongan.
Ini bukan sekadar kunjungan seremonial akhir pekan. Inspeksi mendadak (sidak) ini adalah intervensi langsung dari level provinsi untuk memastikan pompa banjir Lamongan tidak menjadi mesin rongsokan di tengah krisis hidrologis. Mesin-mesin pembuangan raksasa ini harus beroperasi dalam kapasitas operasional maksimal, mengonversi tenaga mekanis menjadi penyelamat aset warga di hamparan Bengawan Jero.
Menguji Ketahanan Pompa di Jantung Cekungan
Secara topografis, kawasan Bengawan Jero adalah sebuah cekungan alamiah (basin). Ketika curah hujan intens berpadu dengan luapan sungai-sungai kecil di sekitarnya, kawasan ini seketika berubah menjadi mangkuk raksasa penyimpan air. Celakanya, elevasi tanah yang lebih rendah membuat genangan luapan tidak bisa mengalir secara alamiah dan gravitasi menuju laut lepas, terutama saat kondisi pasang naik. Di titik buta (blind spot) geografi inilah peran operasional Pintu Air Kuro menjadi absolut. Memaksa air membalikkan kodrat gravitasinya membutuhkan daya dorong mesin yang stabil tanpa henti.
Dalam manajemen krisis bencana, waktu adalah komoditas finansial paling berharga. Sistem drainase makro di Kabupaten Lamongan selama ini kerap kewalahan menahan anomali debit air ekstrem. Setiap liter air yang berhasil dipompa keluar adalah detik-detik berharga yang dibeli pemerintah untuk menyelamatkan rantai pasok logistik dan tambak-tambak perikanan yang menjadi urat nadi ekonomi lokal. Oleh karena itu, langkah Wagub Emil memvalidasi kapasitas pompa bukanlah tindakan mikromanajemen yang berlebihan, melainkan audit teknis yang esensial untuk mengamankan perputaran uang di daerah tersebut.
Paradoks Manajemen Air: Mengatasi Genangan, Menjaga Cadangan
Namun, menyelesaikan krisis air di Lamongan menuntut perhitungan matematis yang lebih rumit dari sekadar membuang air secepat mungkin ke luar wilayah. Di sinilah letak kerumitan strategisnya. Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, yang turut mendampingi sidak tersebut, membeberkan fakta lapangan yang ironis. Pengendalian mitigasi banjir ini adalah pedang bermata dua.
“Efektivitas nanti akan kita komunikasikan. Sebagai peringatan pula, jangan lupa bahwa nanti kita akan juga menghadapi kemarau panjang sehingga semuanya perlu diantisipasi secara seimbang,” tegas Yuhronur.
Ini adalah analisis taktis tingkat tinggi. Memompa habis air dari kawasan Bengawan Jero hari ini mungkin bisa menyurutkan genangan, tetapi kebijakan itu berpotensi memicu bencana kelangkaan hidrologis dalam beberapa bulan ke depan. Air yang dibuang harus dikalkulasi dengan presisi—menyisakan cadangan logistik air yang cukup untuk mengairi lahan irigasi saat musim kemarau ekstrem menghantam Jawa Timur. Ini bukan lagi sekadar evakuasi bencana, melainkan manajemen aset air (water asset management) yang kompleks.
Menanti Solusi Permanen, Bukan Pemadam Kebakaran
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkab Lamongan kini berpacu dengan waktu melawan anomali cuaca. Keberadaan pompa banjir Lamongan di Pintu Air Kuro membuktikan bahwa infrastruktur pencegahan mulai berjalan. Namun, mengandalkan kekuatan pompa hanyalah taktik damage control berjangka pendek.
Kawasan Bengawan Jero mutlak membutuhkan masterplan revitalisasi tata air yang komprehensif. Normalisasi aliran sungai, penambahan kolam retensi raksasa, dan modernisasi pintu air dengan sensor prediktif harus masuk dalam prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika pertahanan banjir hanya menggantungkan nasib pada raungan mesin diesel pelontar air tanpa adanya perombakan ekosistem drainase besar-besaran, kita hanya sedang menyetel timer untuk bom waktu banjir berikutnya meledak lebih dahsyat. Pertanyaannya: Mampukah pemangku kebijakan merealisasikan solusi permanen sebelum kesabaran ekonomi warga benar-benar tenggelam? (RFF)
