PrameswaraFM – Krisis pangan yang menghantui era modern adalah sebuah kegagalan sistemik yang memalukan. Mengapa? Karena lebih dari 1.000 tahun yang lalu, leluhur bangsa ini sudah memegang cetak biru ketahanan agraris yang absolut. Eksistensi Lumbung Pangan Lamongan bukanlah sekadar mitos usang dari buku sejarah, melainkan monumen kecerdasan geopolitik dan rekayasa ekologi yang membentang sejak era kekuasaan Raja Airlangga hingga masa keemasan kemaharajaan Majapahit.
Ketika pemerintah hari ini masih tergagap merumuskan strategi food estate yang kerap berujung pada kerusakan lahan, para raja dan arsitek kuno di Jawa Timur telah sukses mengeksekusi integrasi tata ruang, hidrologi, dan agrikultur berskala masif. Lamongan adalah saksi bisu dari grand strategy tersebut.
Lumbung Pangan Lamongan: Rekayasa Hidrologi Era Airlangga
Membangun lumbung pangan bukan sekadar membagikan benih dan cangkul kepada rakyat. Ini soal manajemen air. Raja Airlangga, penguasa Kahuripan di abad ke-11, memahami betul bahwa wilayah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo dan Brantas adalah pedang bermata dua: sumber kehidupan sekaligus ancaman banjir bandang mematikan.
Data historis dan jejak arkeologis menunjukkan bahwa visi Airlangga di kawasan yang kini bernama Lamongan bukan sekadar ekspansi teritorial, melainkan engineering berskala raksasa. Ia membangun tanggul-tanggul penahan air dan waduk-waduk purba untuk mengendalikan luapan sungai. Air yang ganas dijinakkan dan dialirkan secara presisi untuk mengairi lahan-lahan pertanian yang tandus.
Kawasan Lamongan disulap dari daerah rawan bencana menjadi urat nadi produksi beras Nusantara. Inilah pondasi awal dari Lumbung Pangan Lamongan yang terbukti tahan banting menghadapi anomali cuaca berabad-abad lamanya.
Estafet Ketahanan Pangan di Tangan Imperium Majapahit
Strategi brilian Airlangga tidak berhenti padanya. Saat roda peradaban bergeser ke era Majapahit, sistem pertanian di Lamongan tidak ditinggalkan, melainkan diskalakan secara eksponensial. Majapahit, sebagai sebuah imperium maritim sekaligus agraris terbesar di Asia Tenggara, membutuhkan pasokan logistik tak terbatas untuk menyokong mesin militernya dan menjaga stabilitas ekonomi kerajaannya.
Lamongan kembali mengambil peran sentral. Infrastruktur pengairan diperkuat. Aturan distribusi hasil panen diatur melalui kebijakan simā (daerah perdikan) dan pengawasan ketat oleh pejabat urusan pangan kerajaan. Di era ini, sawah-sawah di Lamongan bukan lagi bertani untuk sekadar bertahan hidup, melainkan dipacu untuk berproduksi secara surplus. Hasil panen mereka menjadi komoditas ekspor strategis yang diangkut melalui sungai-sungai besar menuju pelabuhan-pelabuhan utama Majapahit di pesisir utara Jawa.
Tamparan Sejarah untuk Kebijakan Hari Ini
Rekam jejak 1.000 tahun ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi para pembuat kebijakan modern. Bagaimana mungkin sebuah sistem yang terbukti berhasil menyokong dua imperium raksasa, kini justru sering kali dirusak oleh alih fungsi lahan yang brutal dan kebijakan irigasi yang tambal sulam?
Menengok kembali kejayaan Lumbung Pangan Lamongan dari era Airlangga hingga Majapahit bukan untuk mengagungkan masa lalu secara buta. Ini adalah soal menemukan kembali strategic intent yang hilang. Leluhur kita memahami bahwa alam tidak untuk dilawan, melainkan direkayasa dengan perhitungan matematis dan kepedulian ekologis.
Pertanyaannya kini: apakah kita akan terus merusak warisan ketahanan pangan berumur satu milenium ini demi kepentingan industri sesaat, atau kita mau belajar dari kecerdasan Airlangga dan Majapahit untuk menyelamatkan perut generasi masa depan? Waktu yang akan membuktikan, apakah modernitas kita membawa kemajuan, atau sekadar kemunduran yang dibalut teknologi.(RFF)
