PrameswaraFM – Pergantian Wakil Presiden bukan sekadar urusan mengisi kursi kosong di Istana. Keputusan ini berpotensi menentukan arah koalisi, keseimbangan kekuatan politik di parlemen, hingga peta persaingan menuju Pemilihan Presiden 2029. Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, mulai memberikan gambaran mengenai sosok yang dinilai tepat mendampingi Presiden Prabowo Subianto: kuat secara politik, berpengalaman dalam pemerintahan, tetapi tidak menjadi pesaing presiden.
Pernyataan Said menjadi sorotan di tengah dinamika politik nasional setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Lebih jauh, Said bahkan menginginkan pasangan presiden dan wakil presiden yang baru nantinya dapat kembali berduet dalam Pilpres 2029.
Pernyataan tersebut membuka pembicaraan yang lebih besar. Bukan hanya tentang siapa yang akan menggantikan Gibran, melainkan bagaimana Prabowo membangun konfigurasi kekuasaan agar pemerintahannya tetap solid hingga akhir masa jabatan.
Wapres Pengganti Gibran Harus Punya Kekuatan Politik
Said Abdullah menilai Presiden Prabowo memiliki ruang untuk mempertimbangkan berbagai figur sebagai calon wakil presiden. Pilihan tersebut bisa berasal dari internal koalisi pemerintahan, partai politik di luar koalisi, maupun kalangan nonpolitik seperti profesional, teknokrat, ulama, dan budayawan.
Namun, dari berbagai alternatif tersebut, Said memiliki preferensi yang cukup jelas.
Ia menilai sosok ideal sebaiknya berasal dari kelompok politik yang mempunyai kekuatan besar di parlemen, bahkan jika memungkinkan dari partai dengan kekuatan terbesar di DPR.
Pertimbangannya bukan semata-mata untuk menambah dukungan politik. Wakil presiden harus memiliki kapasitas untuk membantu presiden menjalankan pemerintahan, memahami dinamika politik nasional, serta mempunyai rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan kata lain, jabatan wakil presiden tidak cukup diisi oleh figur populer atau memiliki kedekatan personal dengan presiden. Pengalaman, kemampuan membaca persoalan negara, dan kekuatan politik tetap menjadi faktor penting.
Said juga menekankan pentingnya keselarasan antara presiden dan wakil presiden. Figur yang dipilih harus mampu memahami karakter kepemimpinan Prabowo dan menempatkan diri sesuai fungsi serta tanggung jawabnya.
Jangan Sampai Ada Dua Matahari di Istana
Salah satu pesan paling menarik dari pernyataan Said adalah peringatan agar pemerintahan tidak memiliki dua pusat kekuasaan.
Dalam istilah politik, kondisi tersebut dikenal sebagai fenomena matahari kembar. Situasi ini terjadi ketika presiden dan wakil presiden justru membangun pengaruh politik masing-masing, sehingga memunculkan persaingan dalam satu pemerintahan.
Bagi Said, wakil presiden ideal harus menjadi pelengkap kepemimpinan presiden, bukan pesaing.
Pandangan ini memiliki konsekuensi politik yang cukup besar. Figur dari partai kuat memang dapat memberikan tambahan dukungan di parlemen. Namun, kekuatan politik tersebut juga berpotensi menciptakan pusat pengaruh baru apabila hubungan kerja dengan presiden tidak dibangun secara solid.
Di sinilah tantangan Prabowo berada.
Presiden membutuhkan pendamping yang memiliki kapasitas dan pengaruh politik, tetapi tetap mampu bekerja dalam satu garis kepemimpinan. Keseimbangan antara kekuatan politik dan loyalitas terhadap agenda pemerintahan menjadi salah satu pertimbangan utama.
Said berharap wakil presiden mendatang mampu membantu presiden memetakan persoalan strategis sekaligus merumuskan solusi, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun menengah.
Artinya, posisi wakil presiden idealnya bukan sekadar jabatan seremonial. Ada tanggung jawab substantif untuk membantu pemerintah menyelesaikan persoalan masyarakat dan menghadapi tantangan global.
Ada Target Politik Menuju Pilpres 2029
Pernyataan Said menjadi semakin menarik ketika ia menyebut harapan agar pasangan presiden dan wakil presiden yang baru dapat kembali berduet pada Pemilu 2029.
Keinginan tersebut menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai pengganti Gibran tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan administratif pemerintahan saat ini. Ada dimensi keberlanjutan politik yang ikut diperhitungkan.
Jika pasangan baru mampu membangun kerja sama yang solid, keduanya berpeluang membawa narasi kesinambungan pembangunan menuju periode pemerintahan berikutnya.
Namun, keinginan tersebut tentu bukan jaminan bahwa pasangan yang terbentuk nantinya akan otomatis kembali maju pada Pilpres 2029.
Konstelasi politik masih dapat berubah. Kekuatan partai, dinamika koalisi, kinerja pemerintahan, serta kepentingan masing-masing kelompok politik akan ikut menentukan arah pencalonan.
Karena itu, pernyataan Said lebih tepat dibaca sebagai harapan sekaligus tawaran perspektif mengenai format kepemimpinan yang dianggap ideal.
Yang menarik, gagasan tersebut juga memperlihatkan bahwa figur wakil presiden mendatang akan memiliki posisi strategis dalam menentukan peta politik nasional menjelang 2029.
Prabowo Punya Kewenangan, MPR Memegang Keputusan
Di tengah munculnya berbagai spekulasi mengenai calon pengganti Gibran, mekanisme konstitusional tetap menjadi faktor penentu.
Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Dengan demikian, Prabowo mempunyai kewenangan untuk mengusulkan dua nama calon. Namun, pemilihan satu wakil presiden pengganti tetap menjadi kewenangan MPR melalui mekanisme konstitusional.
Situasi ini membuat proses pengisian jabatan wakil presiden tidak bisa dilepaskan dari komunikasi politik antara Istana, partai-partai politik, dan kekuatan di parlemen.
Presiden tentu harus mempertimbangkan lebih dari sekadar kedekatan personal. Dukungan politik, kemampuan menjalankan pemerintahan, serta potensi menjaga stabilitas koalisi juga menjadi variabel penting.
Pada akhirnya, Said Abdullah mengembalikan keputusan mengenai sosok yang paling tepat kepada Prabowo. Presiden dinilai paling memahami kebutuhan pemerintahannya setelah menjalani sekitar dua tahun masa kepemimpinan.
Bukan Sekadar Mencari Pengganti
Pergantian wakil presiden membuka kesempatan bagi pemerintahan Prabowo untuk mengevaluasi kembali komposisi kepemimpinan nasional.
Sosok yang dipilih akan membawa konsekuensi politik, bukan hanya bagi stabilitas pemerintahan saat ini, tetapi juga bagi konfigurasi kekuatan menjelang 2029.
Pandangan Said Abdullah memperlihatkan satu hal penting: kekuatan politik di parlemen harus berjalan beriringan dengan kemampuan pemerintahan. Wakil presiden yang kuat tanpa keselarasan kepemimpinan berpotensi menjadi sumber persoalan baru. Sebaliknya, pendamping yang hanya mengandalkan kedekatan personal tanpa kapasitas memadai juga tidak cukup menjawab tantangan negara.
Karena itu, persoalan sesungguhnya bukan hanya siapa yang akan duduk di kursi wakil presiden berikutnya.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah figur tersebut mampu membantu Prabowo menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif, menjawab persoalan masyarakat, dan menjaga kesinambungan pembangunan hingga 2029.
Sebab, bagi publik, pergantian nama di Istana tidak akan berarti banyak apabila tidak diikuti perubahan nyata dalam kinerja pemerintahan. (RFF)
Dilansir dari Beritajatim, pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengenai kriteria wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dan harapannya agar pasangan baru dapat kembali berduet dengan Prabowo pada Pemilu 2029.
