Prameswara FM – Presiden terpilih 2024–2029, Prabowo Subianto, melempar peringatan yang tidak bisa lagi diabaikan: “Ikan menjadi busuk dari kepalanya.” Ini bukan sekadar peribahasa, tapi diagnosis keras atas penyakit kronis dalam birokrasi kita: korupsi yang berurat-akar dari atas ke bawah. Dan Lamongan, sekali lagi, tercatat sebagai contoh buruknya.
Ini waktunya berhenti menoleransi pembusukan ini. Sudah terlalu lama kita diam.
🔍 Fakta Terbaru: Korupsi Bukan Lagi Kabar Burung
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat pejabat Pemkab Lamongan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan gedung senilai Rp151 miliar. Penyelidikan dimulai sejak September 2023, dan pemeriksaan saksi masih berlangsung hingga Juli 2025—ini menunjukkan betapa dalam dan lamanya skandal ini disembunyikan dari publik.
Bukan cuma proyek besar. Korupsi merembes hingga ke desa-desa. Di Kedungwaras dan Kedungwangi, dana desa diselewengkan, dan honor sopir ambulans pun tak dibayar. Yang sakit bukan hanya sistem, tapi juga nurani para pejabatnya.
📉 Persepsi Publik: Frustrasi Kolektif, Apatisme yang Diwariskan
Warga Lamongan tidak lagi percaya pada janji. Mereka melihat sendiri bagaimana aparatur desa hingga kabupaten bekerja asal-asalan, bahkan seolah-olah menikmati kekacauan sistem. “Malas” bukan lagi celaan, tapi cermin budaya kerja yang dibiarkan berkembang tanpa koreksi.
Dan masyarakat bertanya:
Mengapa sistem pengawasan begitu lemah, mudah dibungkam?
Ke mana efek jera yang dijanjikan?
Siapa yang masih duduk nyaman sambil menikmati keuntungan dari uang rakyat?
🎙 Peran Media: Bukan Sekadar Mikrofon Kekuasaan
Media lokal tak bisa lagi hanya menjadi penyambung berita penyidikan. Di tengah kondisi ini, pers harus kembali ke jati dirinya: menjadi watchdog demokrasi, bukan corong seremonial.
Inilah lima hal yang harus dilakukan:
Telusuri akar budaya korupsi. Tunjukkan siapa aktor utamanya—apakah kepala daerah, pejabat teknis, atau legislatif. Tanpa menyentuh pemangku kekuasaan tertinggi, ikan akan tetap busuk.
Dorong tindakan hukum yang transparan dan terbuka. SPJ desa dan laporan pengadaan harus jadi dokumen publik. Tidak ada alasan untuk menyembunyikan data yang dibiayai pajak rakyat.
Berikan ruang bagi suara warga. Ceritakan kisah nyata: sukarelawan yang mundur, warga yang trauma, atau pelayanan publik yang menyakiti. Jangan buat korupsi jadi berita normatif—tunjukkan luka nyatanya.
Tagih akuntabilitas pembangunan. Dari penganggaran hingga bangunan jadi, semua proses harus bisa diaudit publik. Budaya “asal jadi” harus dihentikan dengan presisi data dan transparansi.
Buat kolom tetap “Pantau Desa”. Isinya investigasi, perbandingan laporan keuangan vs realisasi lapangan. Biarkan publik tahu siapa yang kerja dan siapa yang menipu.
✊ Penutup: Kemenangan Hanya Datang Jika Kita Melawan
“Ikan busuk dari kepala” bukan kalimat retoris—itu peta masalah kita. Dan Lamongan tak boleh jadi contoh buruk yang dibiarkan hidup. Saatnya kita balik cerita ini: korupsi tidak normal, tidak bisa dimaklumi, dan tidak boleh diterima.
Masyarakat, media, dan penegak hukum harus bersatu dalam satu misi: memutus siklus busuk yang selama ini dianggap biasa. Lawan apatisme dengan keterlibatan. Lawan pembiaran dengan transparansi. Dan lawan ketakutan dengan keberanian bersuara.
Lamongan bisa berubah—jika kita berani mulai dari kepala. (EQ)
Ini waktunya berhenti menoleransi pembusukan ini. Sudah terlalu lama kita diam.
🔍 Fakta Terbaru: Korupsi Bukan Lagi Kabar Burung
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat pejabat Pemkab Lamongan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan gedung senilai Rp151 miliar. Penyelidikan dimulai sejak September 2023, dan pemeriksaan saksi masih berlangsung hingga Juli 2025—ini menunjukkan betapa dalam dan lamanya skandal ini disembunyikan dari publik.
Bukan cuma proyek besar. Korupsi merembes hingga ke desa-desa. Di Kedungwaras dan Kedungwangi, dana desa diselewengkan, dan honor sopir ambulans pun tak dibayar. Yang sakit bukan hanya sistem, tapi juga nurani para pejabatnya.
📉 Persepsi Publik: Frustrasi Kolektif, Apatisme yang Diwariskan
Warga Lamongan tidak lagi percaya pada janji. Mereka melihat sendiri bagaimana aparatur desa hingga kabupaten bekerja asal-asalan, bahkan seolah-olah menikmati kekacauan sistem. “Malas” bukan lagi celaan, tapi cermin budaya kerja yang dibiarkan berkembang tanpa koreksi.
Dan masyarakat bertanya:
Mengapa sistem pengawasan begitu lemah, mudah dibungkam?
Ke mana efek jera yang dijanjikan?
Siapa yang masih duduk nyaman sambil menikmati keuntungan dari uang rakyat?
🎙 Peran Media: Bukan Sekadar Mikrofon Kekuasaan
Media lokal tak bisa lagi hanya menjadi penyambung berita penyidikan. Di tengah kondisi ini, pers harus kembali ke jati dirinya: menjadi watchdog demokrasi, bukan corong seremonial.
Inilah lima hal yang harus dilakukan:
Telusuri akar budaya korupsi. Tunjukkan siapa aktor utamanya—apakah kepala daerah, pejabat teknis, atau legislatif. Tanpa menyentuh pemangku kekuasaan tertinggi, ikan akan tetap busuk.
Dorong tindakan hukum yang transparan dan terbuka. SPJ desa dan laporan pengadaan harus jadi dokumen publik. Tidak ada alasan untuk menyembunyikan data yang dibiayai pajak rakyat.
Berikan ruang bagi suara warga. Ceritakan kisah nyata: sukarelawan yang mundur, warga yang trauma, atau pelayanan publik yang menyakiti. Jangan buat korupsi jadi berita normatif—tunjukkan luka nyatanya.
Tagih akuntabilitas pembangunan. Dari penganggaran hingga bangunan jadi, semua proses harus bisa diaudit publik. Budaya “asal jadi” harus dihentikan dengan presisi data dan transparansi.
Buat kolom tetap “Pantau Desa”. Isinya investigasi, perbandingan laporan keuangan vs realisasi lapangan. Biarkan publik tahu siapa yang kerja dan siapa yang menipu.
✊ Penutup: Kemenangan Hanya Datang Jika Kita Melawan
“Ikan busuk dari kepala” bukan kalimat retoris—itu peta masalah kita. Dan Lamongan tak boleh jadi contoh buruk yang dibiarkan hidup. Saatnya kita balik cerita ini: korupsi tidak normal, tidak bisa dimaklumi, dan tidak boleh diterima.
Masyarakat, media, dan penegak hukum harus bersatu dalam satu misi: memutus siklus busuk yang selama ini dianggap biasa. Lawan apatisme dengan keterlibatan. Lawan pembiaran dengan transparansi. Dan lawan ketakutan dengan keberanian bersuara.
Lamongan bisa berubah—jika kita berani mulai dari kepala. (EQ)
