Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih peringkat keempat terkait realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) se-Indonesia tahun 2022 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 29 Desember 2022 lalu.

Berdasarkan rilis Kemendagri, pendapatan Kalbar berada di posisi keempat dengan realisasi 107,87 persen. Sementara untuk belanja, Kalbar meraih posisi ketiga dengan realisasi 95,53 persen.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) DPRD Provinsi Kalbar, Arif Joni mengapresiasi Pemprov Kalbar yang telah berhasil menduduki peringkat empat realisasi pendapatan dan belanja daerah paling baik se-Indonesia tahun 2022.

“Apresiasi positif terhadap Pemprov Kalbar menjadi Pemprov terbaik dalam pengelolaan APBD, yaitu masuk peringkat empat pendapatan dan kemudian peringkat tiga belanja. Itu artinya bahwa pemerintah provinsi telah on the track dalam menyusun rencana anggaran pendapatan belanja daerah. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya,” ucapnya, pada Selasa, 10 Januari 2022.

Arif Joni menilai jika penyusunan APBD sudah baik maka indikasi jalannya pemerintah juga akan baik. Terlebih saat ini sudah masuk dalam kategori mendapatkan peringkat yang terbaik di Indonesia.

Lebih lanjut, Arif menyampaikan selaras dengan penghargaan tersebut, saat ini capaian pembangunan infrastruktur di Kalbar dikatakan relatif bisa terlampaui.

“Hanya saja memang pada saat COVID-19 ada sedikit kendala. Namun, berakhirnya COVID-19 menunjukkan kinerja yang meningkat kembali,” ungkapnya.

Atas pencapaian tersebut, Arif Joni berharap di tahun 2023, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar dapat segera menuntaskan pembangunan infrastruktur, jalan, serta beberapa wilayah yang terisolir karena jalannya becek. Mengingat masa jabatan mereka akan berakhir di tahun ini.

“Sebagai tahun terakhir dari masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sekarang, minimal yang selama ini putus karena jalan yang begitu rusak ini paling tidak fungsional. Sementara yang sudah baik ditingkatkan sehingga biaya transportasi bisa ditekan dan ekonomi bisa membaik,” harap Joni.

“Misalnya dari hasil bumi, pertanian atau pertambangan dan lain sebagainya tidak ada kendala dan ini berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi Kalbar, maka hal itu harus menjadi prioritas,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini