PrameswaraFM – Jangan tertipu oleh ketenangan semu yang dipertontonkan Beijing. China saat ini mungkin belum merasakan ledakan langsung dari Perang Timur Tengah, tetapi gelombang kejutnya sedang menggerogoti fondasi negara tersebut. Ketika ribuan delegasi Partai Komunis berkumpul di ibu kota minggu ini, mereka dihadapkan pada realita pahit: peta jalan ekonomi mereka sedang diuji, dan target pertumbuhan tahunan baru saja dipangkas ke level terendah sejak 1991. Di tengah krisis properti yang berkepanjangan, lemahnya konsumsi, dan utang daerah yang menggunung, meledaknya konflik Timur Tengah adalah mimpi buruk geopolitik yang datang di saat terburuk.
Matematika Energi dan Bencana Rantai Pasok
Untuk manuver jangka pendek, Beijing memang masih bisa bernapas. Mereka memiliki cadangan pasokan minyak yang cukup untuk beberapa bulan ke depan, dengan opsi darurat meminta bantuan dari negara tetangganya, Rusia. Namun, kalkulasi strategis jangka panjangnya sangat mengerikan. China mungkin awalnya berharap bisa lolos dari masalah ekonomi melalui jalur ekspor, tetapi mereka telah menghabiskan satu tahun terakhir bertarung dalam perang dagang melawan Amerika Serikat (AS). Kini, prospek kekacauan di Timur Tengah—wilayah yang memasok sebagian besar kebutuhan energi sekaligus jalur pelayaran utamanya—mengancam akan melumpuhkan rantai pasok tersebut.
Jika perang ini berlarut-larut dan lalu lintas di Selat Hormuz terblokir, rasa sakit yang diderita akan berlipat ganda. Philip Shetler-Jones dari Royal United Services Institute menegaskan bahwa periode kekacauan yang panjang di Timur Tengah akan merusak wilayah lain yang menjadi kunci bagi China. Ekonomi negara-negara Afrika, misalnya, sangat bergantung pada aliran modal dari Teluk; jika investasi ini mengering, instabilitas yang meluas akan meruntuhkan keberlanjutan investasi jangka panjang China.
Mitos Sekutu Abadi: Realitas Transaksional Beijing-Teheran
Dunia Barat selama ini sering melabeli China dan Iran (bersama Rusia dan Korea Utara) sebagai “poros pergolakan” yang siap menantang tatanan dunia pimpinan AS. Narasi ini diperkuat oleh kemitraan strategis 25 tahun yang ditandatangani pada 2021, di mana China menjanjikan investasi senilai $400 miliar (sekitar £300 miliar) ke Iran sebagai jaminan agar minyak tetap mengalir.
Faktanya, hubungan ini murni transaksional dan sangat rapuh. Meskipun China mengimpor 1,38 juta barel minyak mentah per hari dari Iran pada tahun 2025—sekitar 12% dari total impor minyaknya—para analis meyakini hanya sebagian kecil dari dana $400 miliar itu yang benar-benar cair. Banyak dari barel minyak ini diduga kuat dilabeli ulang sebagai minyak Malaysia demi menyembunyikan asal-usulnya. Pusat Kebijakan Energi Global Columbia University bahkan mencatat ada lebih dari 46 juta barel minyak Iran yang mengambang di fasilitas penyimpanan Asia dan pelabuhan China.
Profesor Kerry Brown dari Kings College London secara tajam membedah hubungan ini. Menurutnya, tidak ada alasan ideologis atau kultural yang nyata bagi China untuk bersahabat erat dengan Iran. Hubungan ini dipertahankan secara pragmatis karena posisi Iran sebagai “pengganggu” AS kerap melayani strategi China. Namun, Beijing tidak memandang aliansi seperti negara-negara Barat; mereka menolak menandatangani pakta pertahanan bersama dan tidak akan terjun ke medan perang demi membela sekutunya.
Ketidakberdayaan Sang Naga di Hadapan Hegemoni AS
Serangan AS dan Israel terhadap Iran membongkar satu kelemahan absolut Beijing: mereka hanyalah raksasa ekonomi, bukan raksasa militer global. Setelah sebelumnya hanya menjadi penonton dalam intervensi Washington di Venezuela pada bulan Januari, China kini kembali tertinggal di pinggir lapangan tanpa kemampuan melindungi entitas di dalam orbitnya.
Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, memang mengeluarkan kecaman keras, menyebut serangan tersebut “tidak dapat diterima” dan mengutuk pembunuhan pemimpin negara berdaulat secara blak-blakan. Namun, di atas meja catur geopolitik, kecaman itu tidak mengubah keadaan. Shetler-Jones menilai bahwa AS saat ini sedang mendemonstrasikan definisi sejati dari sebuah negara adidaya: kemampuan militer absolut untuk memaksakan hasil di teater perang seluruh dunia. Secara kekuatan bersenjata, China belum dilengkapi kapasitas untuk mencegah aksi semacam itu terhadap sekutunya.
Menunggu Langkah Bidak Catur Trump
Di tengah krisis yang membakar ini, China melangkah dengan sangat kalkulatif. Target diplomasi mereka saat ini adalah Presiden AS, Donald Trump, yang dijadwalkan tiba di Beijing akhir bulan ini untuk sebuah pertemuan tingkat tinggi. Secara taktis, China menghindari penyebutan nama Trump secara langsung dalam setiap kritik mereka terkait serangan ke Iran, demi menjaga agar pertemuan tersebut tetap berjalan mulus.
Krisis ini di satu sisi memberikan amunisi bagi narasi China—termasuk propaganda dari Tentara Pembebasan Rakyat (PLA)—untuk melabeli Washington sebagai pemicu perang. Namun, Profesor Steve Tsang dari SOAS China Institute mengingatkan bahwa gangguan pasokan energi dan perjalanan udara akibat konflik ini justru akan menghancurkan ekonomi negara-negara Global South dengan ancaman krisis pangan yang mengintai.
Beijing kini berharap dapat mengamati “petunjuk” dari kunjungan Trump mengenai bagaimana AS akan merespons titik api lain, khususnya Taiwan. Pada akhirnya, China memang tidak menginginkan dunia yang didominasi oleh AS. Namun, memiliki negara adidaya dengan aktor kepemimpinan yang bertindak sangat tidak stabil, justru menjadi sumber mimpi buruk yang sesungguhnya bagi tatanan ekonomi yang telah dibangun susah payah oleh Beijing.
Jika tatanan logistik global benar-benar runtuh, mampukah raksasa ekonomi China bertahan hidup tanpa harus melepaskan satu tembakan pun? (RFF)
