PrameswaraFM – Jangan pernah bicara muluk-muluk soal Generasi Emas 2045 jika fondasi intelektual bangsa kita sedang digerogoti secara legal lewat dokumen negara. Konferensi pers Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) pada Rabu (25/2/2026) menampar publik dengan sebuah realitas fiskal yang brutal: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sedang memakan tuannya sendiri.
Meluruskan klaim pemerintah yang kerap berkilah bahwa dana MBG berasal dari “efisiensi” dan bukan memotong sektor vital, PDIP membuka data yang tak terbantahkan. Dari total Rp 769 triliun Anggaran Pendidikan di APBN 2026, sebesar Rp 223,5 triliun ditarik langsung untuk membiayai program makan siang yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional.
Mari kita cerna angka ini perlahan. Nyaris sepertiga (29%) dari mandat konstitusi yang mewajibkan 20% APBN untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”, kini berubah fungsi menjadi proyek katering skala nasional.
Bongkar Dokumen: Kebohongan Publik yang Terpatahkan
Pernyataan petinggi PDIP seperti My Esti Wijayati dan Adian Napitupulu bukanlah manuver politik kosong. Mereka maju membawa bukti konkret: Pasal 22 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025.
Dalam dokumen resmi negara tersebut, tertulis hitam di atas putih bahwa alokasi Rp 223,5 triliun untuk Badan Gizi Nasional diselipkan ke dalam kerangka pendanaan operasional pendidikan. Ini adalah “akrobat” akuntansi yang berbahaya. Dengan memasukkan urusan perut ke dalam definisi “pendidikan”, pemerintah seolah-olah memenuhi kuota 20% konstitusi, padahal isi dompet untuk fasilitas pendidikan murni justru kempis.
Dampaknya langsung terasa. Data menunjukkan total pembiayaan pendidikan lainnya anjlok drastis. Pertanyaannya: Jika uang ratusan triliun itu lenyap dalam wujud nasi, sayur, dan susu yang habis dikonsumsi dalam sehari, apa yang tersisa sebagai aset jangka panjang bangsa ini?
Opportunity Cost: Mengorbankan Masa Depan Demi Janji Populis
Tidak ada yang menolak pentingnya gizi bagi anak-anak. Anak yang lapar memang tidak bisa mencerna pelajaran matematika. Namun, kebijakan ini cacat dalam hal prioritas alokasi ( opportunity cost ).
Coba bayangkan kekuatan uang Rp 223,5 triliun jika disuntikkan langsung ke jantung ekosistem pendidikan murni. Angka itu lebih dari cukup untuk mengangkat jutaan guru honorer yang gajinya di bawah UMR menjadi ASN berpenghasilan layak. Angka itu bisa menyulap puluhan ribu sekolah reyot di pelosok negeri menjadi fasilitas modern dengan laboratorium sains dan perangkat digital.
Sebaliknya, uang tersebut kini dikonversi menjadi kalori jangka pendek demi memenuhi janji politik masa kampanye. Negara sedang menukar kualitas kurikulum dan kompetensi guru dengan program survival mode berbalut kesejahteraan palsu.
Berhenti Merampas Hak Otak Anak Bangsa
Pemerintah harus berhenti bermain kata. Jika MBG adalah program kesehatan atau jaminan sosial, tempatkan biayanya di pos perlindungan sosial. Jangan menyandera Anggaran Pendidikan demi mengamankan popularitas politik.
Gizi memang fondasi tubuh yang kuat, tapi infrastruktur dan kualitas guru adalah fondasi negara yang berdaulat. Jika tren “kanibalisme” APBN ini terus dibiarkan tanpa perlawanan dari parlemen dan masyarakat sipil, kita mungkin akan mencetak generasi yang sehat secara fisik dan kenyang, tapi kalah telak dalam arena kecerdasan global.
Apakah kita rela menukar masa depan intelektual bangsa hanya demi sepiring makan siang? Jawabannya ada pada keberanian kita mengkritisi APBN ini. (RFF)
