PrameswaraFM – Di negeri ini, kebijakan publik makin sering dibentuk seperti bom waktu: dilempar diam-diam, dibiarkan meledak, baru buru-buru dimatikan. Terakhir, yang jadi korban adalah 31 juta rekening bank masyarakat Indonesia yang disebut “dormant” atau tidak aktif—langsung diblokir sepihak oleh PPATK. Tanpa pemberitahuan, tanpa konfirmasi, tanpa kebijakan transisi yang adil.
Ini bukan soal teknis. Ini soal keadilan dan hak warga negara.
Bayangkan seorang ibu lansia yang menyimpan uang pensiun di tabungan yang jarang disentuh. Atau pekerja migran yang baru bisa pulang setahun sekali. Atau buruh harian yang menyimpan sedikit-sedikit uangnya untuk keperluan darurat. Semua itu sekarang berisiko diblokir hanya karena tidak transaksi selama beberapa bulan. Bahkan dikabarkan sudah ada korban—tidak bisa membayar rumah sakit karena rekeningnya dibekukan tanpa peringatan.
Di mana nalar publiknya?
Pemerintah dan PPATK berdalih ini demi mencegah pencucian uang. Tapi apakah 31 juta warga Indonesia harus dicurigai semua? Apakah kita sedang hidup di negara demokratis, atau negara yang menganggap rakyat sebagai tersangka sampai terbukti sebaliknya?
Yang lebih menyedihkan, pola seperti ini berulang. Kita baru saja melewati kegaduhan soal LPG 3 kg. Kebijakan jalan dulu, baru heboh, baru dikoreksi. Apakah ini gaya kepemimpinan sekarang? Uji coba sosial berskala nasional tanpa komunikasi yang layak?
Presiden, para menteri, dan pejabat tinggi tidak bisa lagi berlindung di balik kata “tidak tahu”. Kalau tidak tahu, itu berarti buruk dalam mengendalikan birokrasi. Kalau tahu dan tetap membiarkan, itu sama saja dengan pengkhianatan terhadap amanat publik.
Masyarakat berhak atas kejelasan. Rekening pribadi adalah bagian dari kedaulatan ekonomi warga negara. Membekukan rekening seseorang tanpa proses hukum dan transparansi adalah bentuk kekuasaan sewenang-wenang yang tidak bisa dibiarkan.
Editorial ini menyerukan:
Cabut segera kebijakan pemblokiran massal tanpa komunikasi yang jelas.
Evaluasi total terhadap SOP dan mekanisme komunikasi publik dalam setiap kebijakan keuangan.
Presiden harus berbicara terbuka kepada rakyat. Jangan hanya bicara saat krisis sudah membara.
Negara boleh kuat. Tapi rakyat tidak boleh diinjak. Dan uang di rekening bukan milik negara itu milik rakyat. (EQ)
Ini bukan soal teknis. Ini soal keadilan dan hak warga negara.
Bayangkan seorang ibu lansia yang menyimpan uang pensiun di tabungan yang jarang disentuh. Atau pekerja migran yang baru bisa pulang setahun sekali. Atau buruh harian yang menyimpan sedikit-sedikit uangnya untuk keperluan darurat. Semua itu sekarang berisiko diblokir hanya karena tidak transaksi selama beberapa bulan. Bahkan dikabarkan sudah ada korban—tidak bisa membayar rumah sakit karena rekeningnya dibekukan tanpa peringatan.
Di mana nalar publiknya?
Pemerintah dan PPATK berdalih ini demi mencegah pencucian uang. Tapi apakah 31 juta warga Indonesia harus dicurigai semua? Apakah kita sedang hidup di negara demokratis, atau negara yang menganggap rakyat sebagai tersangka sampai terbukti sebaliknya?
Yang lebih menyedihkan, pola seperti ini berulang. Kita baru saja melewati kegaduhan soal LPG 3 kg. Kebijakan jalan dulu, baru heboh, baru dikoreksi. Apakah ini gaya kepemimpinan sekarang? Uji coba sosial berskala nasional tanpa komunikasi yang layak?
Presiden, para menteri, dan pejabat tinggi tidak bisa lagi berlindung di balik kata “tidak tahu”. Kalau tidak tahu, itu berarti buruk dalam mengendalikan birokrasi. Kalau tahu dan tetap membiarkan, itu sama saja dengan pengkhianatan terhadap amanat publik.
Masyarakat berhak atas kejelasan. Rekening pribadi adalah bagian dari kedaulatan ekonomi warga negara. Membekukan rekening seseorang tanpa proses hukum dan transparansi adalah bentuk kekuasaan sewenang-wenang yang tidak bisa dibiarkan.
Editorial ini menyerukan:
Cabut segera kebijakan pemblokiran massal tanpa komunikasi yang jelas.
Evaluasi total terhadap SOP dan mekanisme komunikasi publik dalam setiap kebijakan keuangan.
Presiden harus berbicara terbuka kepada rakyat. Jangan hanya bicara saat krisis sudah membara.
Negara boleh kuat. Tapi rakyat tidak boleh diinjak. Dan uang di rekening bukan milik negara itu milik rakyat. (EQ)
