PrameswaraFM – Jawa Timur sedang dikepung rentetan bencana. Pertengahan Agustus 2026 bukan sekadar catatan kalender, melainkan alarm bahaya yang memekakkan telinga. Sembilan belas kabupaten/kota kerontang dihantam kemarau. Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mencekik. Kawasan pesisir utara dan timur perlahan tenggelam oleh rob yang menggerus nadi ekonomi. Di saat yang sama, 4.400 buruh pabrik terancam dibuang ke jalanan akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Jika semua insiden ini dipandang secara terpisah, pemerintah provinsi hanya terlihat sibuk menjalankan rutinitas birokrasi. Namun jika dirangkai menjadi satu kesatuan, realitanya brutal: Krisis Jawa Timur sedang menelanjangi ketidakmampuan sistem dalam mengelola risiko jangka panjang.
Ilusi Tangki Air di Tengah Kekeringan Jawa Timur
Ketika pasokan air—hak paling dasar bagi manusia—lenyap dari 19 daerah, mengirimkan armada tangki air bersih memang wajib hukumnya. Tidak boleh ada rakyat yang mati kehausan. Namun, mari kita bicara fakta. Sampai kapan jutaan warga harus mengemis air dari belakang truk tangki?
Praktik dropping air adalah solusi darurat kelas amatir jika terus-menerus dijadikan andalan setiap tahun. Kekeringan Jawa Timur menuntut transformasi radikal. Pemerintah harus beralih dari sekadar memanajemen krisis ke manajemen ketahanan air. Investasi harus dialirkan pada pembangunan sumur bor, embung raksasa, jaringan air baku, dan teknologi pemanenan air hujan (rainwater harvesting). Jika tahun depan birokrasi masih sibuk mencari sewa truk tangki, artinya mereka hanya merespons gejala, bukan membasmi penyakitnya.
Api, Air Laut, dan Kegagalan Tata Ruang
Logika tambal sulam yang sama terlihat pada krisis lingkungan lainnya. Helikopter water bombing dan pengerahan personel darurat memang heroik di depan kamera. Tapi, mengerahkan alat pemadam saat hutan sudah menjadi arang adalah bukti nyata dari kegagalan sistem pencegahan. Memetakan kawasan rawan, mengontrol aktivitas pemicu api, dan melatih warga pinggiran hutan adalah lapis pertahanan utama. Saat api sudah mengamuk, ongkos pemulihan ekonomi dan kesehatan yang ditanggung rakyat telanjur meroket.
Begitu pula di pesisir utara dan timur Jatim. Banjir rob tidak boleh lagi dimaklumi sebagai “pasang laut biasa”. Ini adalah ancaman langsung terhadap rantai pasok industri, pelabuhan, dan perikanan. Membangun tanggul beton itu penting, tetapi memikirkan ulang tata ruang pesisir di tengah perubahan iklim jauh lebih krusial. Berhenti membangun pusat ekonomi di zona merah ekologis hanya untuk kemudian sibuk merehabilitasi kerusakan saat air pasang menghantam.
Mencegah Ancaman PHK Jauh Lebih Murah
Bencana tidak selalu datang dari alam. Angka 4.400 pekerja yang berada di jurang pengangguran adalah bom waktu sosial. Pemerintah daerah tidak boleh bertingkah seperti petugas pemadam yang baru menyalakan sirene saat pabrik sudah gulung tikar.
Menunggu surat PHK terbit satu per satu sebelum bertindak adalah kebodohan sistemik. Ancaman PHK ini menuntut early warning system (sistem peringatan dini) ketenagakerjaan yang presisi. Pemerintah wajib melacak metrik industri secara real-time: sektor mana yang pesanan ekspornya anjlok? Perusahaan mana yang margin keuntungannya tergerus inflasi? Ingat, menyelamatkan lapangan kerja hari ini jauh lebih murah daripada menanggung biaya kekacauan sosial dan jaring pengaman esok hari.
APBD 29 Triliun: Sekadar Proyek atau Solusi Krisis Jawa Timur?
Pemprov Jatim dan DPRD telah mengetok palu Perubahan APBD 2026 dengan alokasi fantastis sebesar Rp29,86 triliun. Namun, besaran nominal APBD bukanlah metrik kesuksesan. Ujian sebenarnya adalah: apakah uang rakyat ini benar-benar disuntikkan untuk membangun ketahanan daerah, atau hanya menguap menjadi daftar proyek rutin?
Bahkan program insentif seperti pemutihan pajak kendaraan bulan ini harus dilihat secara kritis. Membayar pajak bukan sekadar setor upeti; ini adalah kontrak sosial. Masyarakat merogoh kocek mereka dengan ekspektasi uang tersebut kembali dalam bentuk infrastruktur yang tahan bencana dan layanan publik yang solid.
Jawa Timur punya modal kuat: ruang fiskal yang lebar, SDM melimpah, dan fundamental ekonomi mumpuni. Namun, semua itu nirguna jika pemerintahnya hanya bermental reaktif. Keberhasilan seorang pemimpin modern tidak diukur dari seberapa cepat ia membagikan sembako, meresmikan tanggul rob, atau mengirim helikopter air setelah bencana menghantam.
Pemimpin yang cerdas diukur dari kemampuannya memastikan rakyat tidak perlu menunggu tangki air, tidak harus menghirup asap karhutla, mengepel sisa lumpur rob, atau menangisi surat PHK. Sudah saatnya Jawa Timur berhenti mengobati luka, dan mulai berinvestasi untuk mencegah jatuhnya korban.(RFF)
(Dilansir dan diadaptasi dari analisis: Jawa Timur dan Ujian Mengelola Krisis karya Ekky Dirgantara)
