PRAMESWARA, LAMONGAN – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027 di Kabupaten Lamongan akan membawa sejumlah perubahan aturan. Dari mekanisme calon tunggal hingga kewajiban pengunduran diri bagi perangkat desa yang ingin maju sebagai calon kepala desa, masyarakat perlu memahami ketentuan baru tersebut sejak dini.
Sebanyak 401 desa di Kabupaten Lamongan dijadwalkan mengikuti Pilkades serentak pada 2027 mendatang. Menjelang pelaksanaannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lamongan mulai mempersiapkan regulasi teknis sekaligus menyosialisasikan sejumlah perubahan kepada pemerintah desa.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kemungkinan penggunaan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lamongan, Joko Raharto, menyampaikan bahwa penggunaan e-voting menjadi alternatif dalam pelaksanaan Pilkades mendatang.
Opsi tersebut memiliki landasan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 39 ayat 4. Meski demikian, penerapannya tidak diwajibkan kepada seluruh desa. Pemerintah desa tetap diberikan keleluasaan untuk memilih sistem pemungutan suara secara manual maupun elektronik.
Menurut Joko, e-voting berpotensi mempercepat proses pemungutan dan penghitungan suara sekaligus mengurangi penggunaan kertas suara. Namun, pembahasannya saat ini masih dalam tahap sosialisasi awal karena pembentukan panitia pemilihan di tingkat desa belum dimulai.
Selain sistem pemungutan suara, mekanisme calon tunggal juga menjadi salah satu perubahan dalam Pilkades 2027. Kabid Pemerintahan Dinas PMD Lamongan, Yanuar Rosyidi, menjelaskan bahwa ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan PP Nomor 16 Tahun 2019.
Dalam mekanisme calon tunggal, surat suara nantinya menyediakan dua kolom pilihan. Kolom pertama memuat gambar calon kepala desa, sedangkan kolom kedua merupakan pilihan kosong.
Dengan ketentuan tersebut, Pilkades tetap dapat dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu kandidat yang memenuhi persyaratan pencalonan. Apabila suara kolom kosong memperoleh suara lebih banyak, tahapan selanjutnya akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perubahan lain yang perlu diperhatikan adalah aturan bagi perangkat desa yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa. Jika sebelumnya perangkat desa cukup mengajukan cuti, kini mereka diwajibkan mengundurkan diri secara permanen setelah resmi ditetapkan sebagai calon kepala desa.
Artinya, perangkat desa yang telah ditetapkan sebagai calon tidak lagi dapat kembali menduduki jabatan sebelumnya apabila tidak terpilih. Ketentuan ini membuat perangkat desa perlu mempertimbangkan secara matang sebelum memutuskan mengikuti kontestasi Pilkades.
Hingga saat ini, Dinas PMD Lamongan masih menunggu pengesahan rancangan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur teknis pelaksanaan Pilkades serentak 2027. Pemerintah daerah juga masih menunggu proses pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Nantinya, BPD memiliki peran dalam pembentukan panitia pemilihan kepala desa di masing-masing wilayah. Setelah regulasi teknis disahkan dan panitia terbentuk, tahapan persiapan Pilkades serentak di 401 desa di Kabupaten Lamongan dapat dilanjutkan.



