PrameswaraFM – Jalan berlubang bukan sekadar masalah aspal yang rusak; ia adalah penyumbat urat nadi ekonomi yang menguras waktu, menghancurkan kendaraan, dan membunuh potensi bisnis daerah secara perlahan. Saat mobilitas terhambat, distribusi logistik ikut lumpuh. Menolak tunduk pada masalah klasik ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan mengeksekusi manuver strategis yang agresif. Mereka tidak lagi bermain di tataran janji, melainkan merombak total wajah konektivitas wilayah melalui Program Jalan Mulus Lamongan (Jamula). Hasilnya? Mayoritas jaringan jalan penghubung urat nadi ekonomi kini berhasil dibenahi.
Pembuktian Taktis Program Jalan Mulus Lamongan
Birokrasi sering kali lamban, namun data di lapangan berbicara lain. Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, secara tegas memaparkan bahwa saat ini 65 persen ruas jalan di Kabupaten Lamongan telah berada dalam kondisi baik. Angka ini bukan sekadar statistik kosong, melainkan cerminan dari komitmen keras pemerintah daerah dalam mengeksekusi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Fakta ini dipertegas saat peresmian ruas jalan poros Maindu-Blawirejo di Kecamatan Kedungpring pada Selasa (30/6/2026). Jalan sepanjang 1,6 kilometer tersebut bukan murni hasil kerja top-down pemerintah, melainkan buah kolaborasi taktis antara Pemkab Lamongan dengan swadaya masyarakat, khususnya kaum perantau atau diaspora asal Desa Maindu. Sinergi ini menggarisbawahi satu poin penting: pembangunan infrastruktur bergerak jauh lebih cepat saat masyarakat ikut mengambil peran strategis, bukan hanya berpangku tangan menunggu anggaran turun.
Target Agresif 35,1 Kilometer Menuju Konektivitas Total
Jangan berhenti pada kepuasan sesaat. Infrastruktur Lamongan masih membutuhkan kerja keras, dan pemerintah daerah menyadari hal tersebut. Bupati Yuhronur mengamankan fokus prioritasnya dengan memastikan bahwa mobilitas masyarakat dan pergerakan distribusi barang adalah pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak boleh diinterupsi.
Taktik selanjutnya sudah disiapkan lewat manuver “Jamula Mantap”. Targetnya sangat spesifik: menghajar jalan-jalan poros yang menjadi arteri penghubung krusial antarwilayah, seperti ruas Pucuk-Laren dan Mantup-Sambeng. Sepanjang tahun ini saja, target sasaran telah dikunci pada 48 ruas jalan kabupaten dan ruas strategis penghubung antarkecamatan. Total panjang jalan yang akan dieksekusi mencapai 35,1 kilometer. Ini adalah pergerakan masif untuk memastikan tidak ada lagi wilayah yang terisolasi dari perputaran ekonomi regional.
Intervensi Keselamatan Melalui “Lamongan Menyala”
Jalan mulus akan percuma jika menjelma menjadi zona bahaya di malam hari. Mengantisipasi risiko kecelakaan dan kriminalitas akibat minimnya penerangan, Pemkab Lamongan memperluas intervensinya. Tidak tanggung-tanggung, mereka meluncurkan program taktis Lamongan Menyala yang menargetkan pemasangan 10.000 titik lampu penerangan jalan umum (PJU).
Alih-alih menyedot habis APBD, pemerintah mengeksekusi skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema cerdas ini memungkinkan realisasi program berjalan jauh lebih cepat. Eksekusi 10.000 titik lampu ini ditargetkan mulai menyala pada akhir tahun 2026. Hasilnya, aktivitas logistik dan pergerakan masyarakat tidak lagi dibatasi oleh matahari terbenam.
Eksekusi Tanpa Henti
Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi tidak dibangun dari pidato, melainkan dari deru mesin aspal dan beton yang dicor. Keberhasilan menuntaskan 65 persen ruas jalan melalui Program Jalan Mulus Lamongan adalah sebuah kemajuan yang patut diapresiasi, namun ini baru permulaan.
Pertanyaannya, sejauh mana konsistensi ini bisa dipertahankan untuk menuntaskan 35 persen sisanya? Pemkab Lamongan telah memberikan cetak biru bagaimana infrastruktur, keselamatan jalan, dan partisipasi publik dapat berpadu menjadi senjata ekonomi. Kini, waktunya daerah lain berhenti mengeluh dan mulai mengecor jalan mereka sendiri.(RFF)
