Kinerja perekonomian global tengah menunjukkan fluktuasi akibat gejolak the perfect storm yang mampu meningkatkan risiko stagflasi dan resesi di berbagai negara di belahan dunia.
Penguatan di berbagai sektor perekonomian sangat diperlukan. Industri pangan menjadi salah satu kunci untuk menghadapi terpaan krisis global.
Ketersediaan pangan yang dapat dijangkau berbagai pihak dapat berperan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pangan yang berdaulat (food sovereignity) dan mandiri (food resilience) harus segera diwujudkan.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan, pemerintah berupaya mendorong ketahanan pangan melalui berbagai strategi dan kebijakan.
Salah satunya, mempertahankan produksi beras dan jagung untuk kebutuhan pangan lokal. Serta, berkomitmen dalam menjaga predikat sebagai lumbung pangan nomor 1 di Jawa Timur.
Selain mempertahankan menjadi lumbung pangan nomor satu di Jatim, Kabupaten Lamongan terus mendorong untuk melakukan diversifikasi pangan sebagai upaya untuk lebih menguatkan ketahanan pangan.
Salah satunya, pengembangan tanaman sagu, sorgum, hingga peningkatan produksi buah-buahan seperti pisang Cavendish, semangka, melon dan tanaman holtikultura yang sudah dikembangkan oleh masyarakat.
Melalui APBD 2023, Bupati Yuhronur berharap mampu meningkatkan akselerasi pertumbuhan perekonomian masyarakat guna terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan.
Postur APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2023 dengan Pendapatan Daerah ditargetkan Rp 3.236.135.543.700, sementara Belanja Daerah dialokasikan Rp 3.180.421.258.000. Dengan konfigurasi tersebut, APBD 2023 mengalami surplus Rp 55.714.285.700.
Sebagai penyeimbang dari surplus yang terjadi, maka kebijakan pembiayaan yang ditempuh berasal dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang telah dialokasikan dan diperoleh pembiayaan netto yang sebanding dengan surplus anggaran.
Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Lamongan, Khusnul Yaqin, menuturkan, postur belanja APBD 2023 disesuaikan dengan laju pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat. Karena pandemi Covid- 19 berdampak pada tertundanya investasi, meningkatnya pengangguran, terganggunya rantai pasokan, dan kemunduran dalam proses pembelajaran ilmu pengetahuan.
Sehingga, dibutuhkan langkah strategis dalam mewujudkan ekonomi negeri yang kuat. ‘’Postur APBD ini dibuat agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tuturnya.
