PrameswaraFM – Polemik royalti lagu sempat membuat masyarakat resah. Di kafe, di hotel, hingga di bus, banyak orang takut memutar musik karena khawatir ditagih atau bahkan dipersoalkan hukum. Situasi makin absurd ketika sejumlah operator bus memilih jalan pintas: meniadakan musik, lalu menggantinya dengan pemutaran video. Hiburan penumpang bergeser dari dentuman dangdut dan pop lawas menjadi tayangan film atau YouTube yang kadang seadanya.
Kini, DPR mencoba menenangkan publik. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan masyarakat tidak perlu takut lagi bernyanyi atau memutar musik. Dalam rapat konsultasi dengan LMKN, musisi, dan berbagai pemangku kepentingan, disepakati bahwa penarikan royalti dipusatkan di LMKN dengan audit berkala. Bahkan, sebuah tim perumus revisi UU Hak Cipta telah dibentuk, ditargetkan selesai dalam dua bulan. Seolah-olah, polemik royalti ini sudah menemui titik terang.
Namun, di lapangan, ketakutan itu tidak serta-merta hilang. Bagi pengusaha bus, pernyataan pejabat belum cukup menjamin. Mereka tetap khawatir menjadi sasaran pungutan, atau terjebak dalam regulasi yang kabur. Maka, musik ditiadakan, video dijadikan pengganti. Ironisnya, video pun tak bebas dari masalah: hak siar tetap melekat, risiko bajakan tinggi, bahkan layar yang menyala sepanjang perjalanan bisa mengganggu kenyamanan penumpang.
Refleksinya jelas: masalah ini bukan sekadar “lagu atau video”, tetapi kepastian hukum dan keberpihakan pada publik. DPR boleh saja berkata “tak perlu takut bernyanyi”, tetapi tanpa aturan turunan yang jelas, operator dan masyarakat tetap gamang. Ekosistem musik memang perlu dijaga, hak musisi harus dihormati. Namun pada saat yang sama, masyarakat juga berhak atas kenyamanan dan kepastian.
Musik di bus bukan sekadar hiburan. Ia bagian dari budaya perjalanan, memori kolektif tentang jalan panjang, nostalgia, dan kebersamaan. Mengganti musik dengan video hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.
Yang dibutuhkan bukan sekadar imbauan politis, melainkan regulasi konkret: skema royalti yang adil, transparan, dan mudah dijalankan; kepastian bagi operator; serta perlindungan bagi musisi. Tanpa itu, masyarakat akan terus hidup dalam ketakutan semu, sementara harmoni yang mestinya hadir di ruang publik berubah jadi kegaduhan baru. (EQ)
