Epidemiolog Dicky Budiman menilai pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tak ikut mengurangi skrining kesehatan di pintu-pintu perbatasan negara. Hal itu untuk mencegah penularan wabah penyakit selain covid-19.
“Masalah di international borders atau perbatasan, dari dalam dan ke luar negeri. Nah di situ kan selama PPKM ada mekanisme yang diterapkan untuk menyaring atau screening. Ketika ini dicabut, sistem itu seharusnya sudah ada melekat pada standar operasional prosedur (SOP),” kata Dicky, Sabtu, 31 Desember 2022.
Kebijakan ketat terhadap pihak-pihak yang masuk ke wilayah Indonesia itu harus diwariskan. Hal tersebut merupakan instrumen wajib menjaga ketahanan kesehatan nasional.
“Sehingga hal ini meningkatkan ketahanan kesehatan nasional dari ancaman penyakit apapun, bukan hanya covid-19 tapi sumber apapun sumber penyakit wabah lainnya. Sehingga kita punya screening awal yang memadai,” ujar Dicky.
Selain memastikan skrining di perbatasan, pemerintah didorong memastikan kesadaran masyarakat mencegah penularan. Misalnya, pemakaian masker, kewajiban vaksin, hingga protokol kesehatan di ruang publik.
“Upaya yang disebut lingkungan, upaya untuk meningkatkan sirkulasi ventilasi udara, termasuk disinfektan kantor, ruangan permukaan,” ucap Dicky.
Peneliti Global Health Security and Policy, Center for Environment and Population Health, Griffith University Australia, itu menilai pentingnya memastikan kemandirian publik ketika tertular covid-19. Selama PPKM diberlakukan, pemerintah masih mengawasi pasien yang terinfeksi.
“Ketika ini dicabut harapannya pemerintah sudah membangun kemandirian dan masyarakat sudah memiliki kemapuan menilai risiko dan kemandirian untuk melakukan isolasi karantina mandiri,” ujar Dicky.
Selanjutnya, pemerintah juga harus memastikan pelayanan kesehatan bagi pasien covid-19 memadai. Termasuk memastikan ketersediaan vaksin.
“Masalah treatment dan vaksin biological atau upaya biologis ini meliputi bagaimana sistem rujukan, bagaimana sistem pelayanan kesehatan, buat ketersediaan antivirusnya misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana dengan vaksin booster,” kata Dicky.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut PPKM. Pencabutan ini dilakukan seiring terkendalinya kasus covid-19 di Indonesia.
“Pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 30 Desember 2022.
